Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan perusahaannya telah memperpanjang masa jatuh tempo pembayaran utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Garuda tercatat memiliki utang senilai Rp 290 miliar kepada Angkasa Pura I.

“Kami memang telah melakukan perpanjangan masa pembayaran utang. Tapi memang jumlahnya tidak besar, yaitu Rp 290 miliar itu standing budget yang kita sepakati,” ujar Faik saat ditemui di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu, 17 November 2021.

Utang Garuda terhadap Angkasa Pura I merupakan utang operasional pendaratan pesawat. Jumlah tunggakan maskapai pelat merah terhadap BUMN pengelola bandara tersebut bertambah seiring dengan pembayaran biaya pendaratan yang terus berjalan.

Faik mengatakan penundaan masa jatuh tempo pelunasan utang Garuda merupakan bentuk dukungan Angkasa Pura I terhadap maskapai sebagai sesama perusahaan pelat merah. “Kami bantu semaksimal mungkin agar Garuda bisa survive dan recovery dari kesulitan yang dihadapi,” ujar Faik.

Faik memastikan Angkasa Pura I telah menjadwalkan kembali proses pembayaran utang Garuda. “Kami jadwalkan ulang, itu ada tahapan-tahapannya,” tutur Faik.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko sebelumnya mengatakan utang Garuda Indonesia secara keseluruhan telah menembus US$ 9,8 triliun atau nyaris setara dengan Rp 140 triliun (asumsi kurs Rp 14.247). Jumlah utang terbesar berasal dari kewajiban pembayaran sewa pesawat kepada lessor.

“Utang Garuda US$ 7 miliar plus utang dari lessor jadi total US$ 9,8 miliar sebetulnya. Utang ke lessor paling besar, yaitu US$ 6,3 miliar,” ujar Tiko dalam rapat bersama Komisi VI DPR, 9 November lalu.

Tiko menyatakan Garuda telah merilis proposal restrukturisasi untuk melakukan renegosiasi dengan para lessor-nya guna mengurangi utang. Garuda berupaya menekan utangnya menjadi US$ 3,69 miliar.

Dalam proposalnya, Garuda akan menempuh tiga skema restrukturisasi. Pertama, Garuda akan mengurangi jumlah pesawat dari 202 armada pada 2019 menjadi 134 pada 2022. Pengurangan jumlah armada ini sejalan dengan pemangkasan rute serta tipe pesawat.

Garuda, kata Tiko, akan berfokus menerbangi rute potensial dalam negeri. Sedangkan dari sisi jenis pesawat, emiten berkode GIAA tersebut bakal memangkas armadanya dari total 13 jenis menjadi hanya tujuh jenis.

Skema kedua, Garuda akan melakukan negosiasi utang atas kontrak sewa pesawat yang masih akan dipakai perseroan pada masa mendatang. Melalui renegosiasi tersebut, Tiko berharap biaya sewa pesawat Garuda dan anak usahanya, Citilink, turun 40-50 persen dari tarif saat ini.

Kemudian skema ketiga, Garuda akan menempuh pembatalan nilai utang dan tunggakan secara material. Pengurangan utang akan dilakukan untuk tipe-tipe kreditur tertentu.

Untuk kreditur BUMN, seperti Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, lessor, vendor, sukuk, bank swasta, hingga pembelian pesawat yang ditangguhkan, Garuda akan menerbitkan new coupon debt. Sementara untuk utang pajak dan karyawan hingga obligasi wajib konversi, Garuda akan tetap menghitung sebagai utang penuh.